Manado – Lanjutan Pembahasan Ranperda Perumda, Raski Mokodompit Ingatkan PDPS Soal Kondisi Keuangan Daerah. Wakil Ketua Pansus Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Raski Mokodompit, mengingatkan Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut (PDPS) untuk meninjau kembali kondisi keuangan daerah sebagai acuan dalam menyusun strategi.
Penegasan Raski itu disampaikan dalam rapat lanjutan pembahasan Ranperda Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Menurut Raski, kondisi keuangan APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sempat berada dalam keadaan cukup sehat, namun dalam dua tahun terakhir mengalami tantangan.
“Dua tahun terakhir ini, APBD kita agak goyah. Karena itu, penting bagi Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut untuk memperhitungkan langkah ke depan,” ungkap Raski Senin, (10/11/2025) pada rapat lanjutan pembahasan Ranperda di ruang rapat serbaguna DPRD Sulut.
Lanjut Raski, adanya efisiensi dengan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat dan berbagai faktor lainnya membuat Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur Yulius Selvanus, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi lebih dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Artinya, Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut harus dimaksimalkan. Mungkin Perumda bukan menjadi penyumbang utama PAD, tapi setidaknya jika bisa berdiri sendiri, sudah mampu membuka lapangan kerja,” jelas Raski. Raski pun optimis di mana, penyerapan tenaga kerja oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut akan membantu menggerakkan roda ekonomi di Sulut.
Baca Juga : Pasukan Kavaleri Gelar Latihan di Langowan, Kerahkan Empat Unit Kendaraan Tempur
“Kalau ekonomi berputar, maka masyarakat juga akan merasakan dampaknya. Jadi, mari kita lihat apa yang bisa dimaksimalkan ke depan,” ucap Rask. Di samping itu pula, Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut Olvie Ateng meminta dukungan dari DPRD agar PDPS dapat diberi kesempatan mengelola potensi di daerah yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penyumbang PAD.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi lebih dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “PAD di Kota Kota mobagu cukup tinggi. Sudah disurvei, tapi saat ini masih dikelola oleh Dinas Perhubungan,” tutur Olvie.“Untuk Minahasa, khususnya Pasar Tondano dan Amurang, kami sudah sampai pada tahap pembahasan MoU dan PKS.
Namun karena adanya pergantian kepemimpinan, prosesnya masih kami tahan sementara. Untuk Amurang, kami sudah ajukan proposal dan sempat membahas dengan Bupati, tapi belum ada kejelasan. Sedangkan di Kotamobagu, potensi PAD sangat besar jika PDPS bisa ikut mengelola,” sambung Olvie.
