Tangkapan Manado – Kementerian Pekerjaan Umum kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pembangunan infrastruktur nasional melalui peluncuran Aplikasi Jalan Kita 2.0. Aplikasi tersebut disiapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memantau serta melaporkan kondisi jalan nasional, jembatan, maupun drainase yang dianggap tidak sesuai.
Peran Publik Sangat Dibutuhkan
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Handiyana, menekankan bahwa pembangunan jalan nasional sepenuhnya menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk turut serta mengawasi proses pekerjaan di lapangan.
“Jalan nasional adalah jalan yang menggunakan uang rakyat, sehingga siapapun masyarakat dapat melaporkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai,” kata Handiyana.
Ia menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat bukan hanya bentuk transparansi, tetapi juga upaya mempercepat identifikasi masalah di lapangan. Laporan dari warga kerap kali menjadi informasi awal yang penting sebelum petugas teknis melakukan pemeriksaan lebih jauh.
Baca Juga : Kemenkum Sulut Ikuti Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Monitoring Kanwil
Mendorong Respons Cepat terhadap Aduan
Aplikasi Jalan Kita 2.0 dirancang agar laporan masyarakat dapat diterima dengan cepat oleh tim teknis di wilayah terkait. Melalui aplikasi tersebut, warga bisa mengunggah foto, titik koordinat, serta deskripsi kerusakan maupun kejanggalan pada proyek infrastruktur.
Handiyana menyebut aplikasi ini menjadi bagian dari langkah Kementerian PU memperluas akses pengawasan publik. Dengan semakin banyak warga yang berpartisipasi, pemerintah dapat melakukan perbaikan lebih cepat dan memastikan kualitas pekerjaan tetap sesuai standar.
“Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam memantau dan melaporkan pekerjaan proyek jalan, jembatan maupun drainase nasional. Semakin cepat laporan masuk, semakin cepat pula tindak lanjut dilakukan,” ujarnya.
Dorong Akuntabilitas dan Kualitas Pekerjaan
Melalui aplikasi tersebut, pemerintah berharap terjadi peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di seluruh daerah. Laporan masyarakat akan menjadi dasar evaluasi bagi kontraktor, pengawas proyek, hingga internal Kementerian PU.
Selain memudahkan pengajuan laporan, aplikasi ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau sejauh mana penanganan terhadap aduan yang mereka kirimkan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas pembangunan.
Dengan hadirnya Jalan Kita 2.0, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk lebih aktif mengawasi kondisi infrastruktur nasional demi mendukung kelancaran mobilitas dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
