Tangkapan Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Kadiyono (YSK) mengungkapkan bahwa telah muncul sejumlah manuver politik yang berupaya menggusur dirinya dari jabatan gubernur, padahal masa kepemimpinannya baru berjalan sekitar sembilan bulan. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Yulius saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Sulawesi Utara yang digelar di Graha Bumi Beringin, Jumat (14/11/2025).
Di hadapan peserta Musda, tokoh masyarakat Toraja, serta jajaran pejabat yang hadir, Gubernur Yulius menyampaikan bahwa gerakan manuver politik tersebut bukan sekadar wacana kecil, melainkan indikasi adanya kelompok tertentu yang telah mulai menunjukkan ambisi berlebihan untuk menggantikannya. Ia menyebut kemunculan hasrat menjadi gubernur pada waktu yang belum tepat ini sebagai bentuk “manuver politik prematur” yang dapat memanaskan situasi politik Sulut.
“Pilkada masih sangat lama. Saya baru menjabat sembilan bulan, tapi sudah ada pihak-pihak yang mulai bermanuver dan ingin menjadi gubernur,” tegas Yulius, sembari menekankan bahwa dinamika seperti ini tidak sehat bagi stabilitas pemerintahan daerah.
Yulius bahkan menyamakan tindakan tersebut dengan bentuk ‘kudeta politik dini’, yakni upaya menggoyahkan posisi kepala daerah melalui tekanan politik dan pembentukan opini publik. Ia menilai langkah-langkah seperti itu hanya akan menciptakan kegaduhan, menghambat pembangunan, serta merusak konsentrasi pemerintah provinsi dalam menjalankan program-program strategis.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan pentingnya menjaga iklim politik yang kondusif. Menurutnya, masyarakat Sulawesi Utara sedang membutuhkan kepastian pembangunan, bukan hiruk-pikuk politik yang tidak pada tempatnya. Terlebih, sejumlah program prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas kesehatan, dan percepatan investasi sedang berjalan di berbagai daerah.
“Sekarang ini bukan waktunya saling menjatuhkan. Bukan waktunya panas-panas politik. Saat ini waktunya fokus membangun Sulawesi Utara, memperbaiki layanan publik, membantu masyarakat, dan mengejar target pembangunan,” tegas YSK dalam sambutannya.
Ia kemudian menyerukan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, komunitas paguyuban seperti KKT, pemuda, akademisi, hingga partai politik, bersama-sama menjaga kebersamaan dan persatuan. Yulius menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi merupakan hasil gotong royong seluruh masyarakat Sulawesi Utara.
“Marilah kita bekerja bersama, menjaga persaudaraan, dan membangun Sulut dengan hati. Kita tidak boleh membiarkan ambisi pribadi mengalahkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa politik yang sehat adalah politik yang mengedepankan etika, kepatuhan pada aturan, dan sikap saling menghormati. Ia berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu atau gerakan politik yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Musda KKT Sulut sendiri berjalan dengan penuh kekeluargaan. Acara tersebut menjadi ruang silaturahmi antara masyarakat Toraja dengan pemerintah daerah, sekaligus momentum untuk memperkuat kontribusi KKT dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Sulawesi Utara. Di akhir sambutannya, Yulius menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja maksimal di sisa masa jabatan yang dipercayakan kepada dirinya oleh pemerintah pusat dan rakyat Sulut.
Pernyataan Gubernur Yulius mengenai manuver politik ini mengundang berbagai respons di kalangan peserta Musda dan masyarakat luas. Sebagian menganggap apa yang ia sampaikan sebagai peringatan penting agar stabilitas politik daerah tetap terjaga, sementara sebagian lainnya menilai fenomena manuver politik memang tidak bisa dihindari dalam konteks demokrasi. Namun, mayoritas sepakat bahwa fokus pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama.
Dengan demikian, pesan Gubernur Yulius bukan hanya teguran kepada pihak-pihak yang mulai bergerak terlalu cepat dalam arena politik, tetapi juga ajakan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk menjaga iklim politik yang sejuk, kondusif, dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
